Sangirees.com – Berbicara tentang menyelamatkan laut di forum internasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi jika yang dibicarakan adalah laut milik daerah sendiri, tempat ribuan warga menggantungkan hidup. Namun, setelah kembali dari Armenia, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari kini punya pekerjaan rumah yang lebih dekat: memastikan laut Sangihe benar-benar terlindungi.
Thungari menghadiri United Nations Biodiversity Conference (CBD COP17) yang berlangsung di Yerevan, Armenia, 19–30 Oktober 2026. Dalam salah satu sesi yang diselenggarakan Rare, Blue Ventures, dan International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), ia memaparkan pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat dan upaya perlindungan ekosistem laut di Sangihe.
Kehadiran tersebut menjadi kesempatan bagi Sangihe untuk memperkenalkan potensi keanekaragaman hayati dan pengalaman pengelolaan sumber daya pesisir kepada komunitas internasional.
Namun, presentasi di panggung dunia bukanlah akhir dari cerita. Justru setelah kembali ke daerah, muncul pertanyaan yang perlu dijawab: sejauh mana komitmen menjaga keanekaragaman hayati itu akan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata?
Aktivis lingkungan Sangihe, Jull Takaliuang, mengingatkan bahwa pernyataan yang disampaikan di forum internasional harus sejalan dengan kebijakan pemerintah di daerah.
Menurut Jull, jangan sampai muncul pertentangan antara komitmen perlindungan lingkungan yang disampaikan di hadapan dunia dengan praktik pembangunan yang justru berpotensi merusak lingkungan di Sangihe.
“Kalau bicara soal perikanan dan menjaga laut, perlindungannya harus dimulai dari darat,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu menetapkan arah pembangunan yang jelas. Jika pariwisata bahari dan pertanian menjadi sektor prioritas, maka kebijakan pembangunan harus menghindari sektor-sektor yang membunuh keanekaragaman hayati.
Jull memahami bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan laut dan perizinan tertentu memiliki batas. Meski demikian, menurut dia, keterbatasan kewenangan tidak seharusnya membuat pemerintah daerah kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah pusat.
Ia mendorong Thungari memanfaatkan kapasitas kepemimpinannya untuk memperjuangkan ruang hidup masyarakat Sangihe, termasuk dengan membangun komunikasi bersama kementerian terkait di Jakarta.
“Saya mendukung apa yang disampaikan Bupati. Tetapi, kebijakan di daerah juga harus sejalan dengan apa yang sudah disampaikan itu,” kata Jull.
Laut Sangihe bukan sekadar tempat menangkap ikan
Di sisi lain, potensi laut Sangihe juga menyimpan peluang ekonomi yang besar. Akademisi Sangihe, Arief Janis, menyebut rata-rata nilai produksi hasil tangkapan ikan di daerah tersebut melampaui Rp200 miliar setiap tahun.
Menurut Arief, angka tersebut memperlihatkan bahwa sektor perikanan memiliki prospek besar dalam mendorong perekonomian daerah.
“Sangihe memiliki prospek perikanan yang sangat besar. Rata-rata nilai produksi hasil tangkapan ikan setiap tahun mencapai lebih dari Rp200 miliar. Ini menunjukkan bahwa laut bukan hanya ruang untuk menangkap ikan, tetapi juga sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arief.
Ia mengatakan, laut perlu dipandang lebih luas, bukan hanya sebagai tempat mengambil hasil perikanan. Sumber daya laut juga dapat menjadi penggerak penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, hingga peningkatan pendapatan daerah.
Karena itu, Arief menilai Sangihe membutuhkan perubahan paradigma dalam pembangunan sektor perikanan.
“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap sektor perikanan. Pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan volume tangkapan, tetapi harus diarahkan pada pembentukan ekosistem ekonomi perikanan yang terintegrasi, mulai dari nelayan, pengolahan hasil, industri, hingga akses pasar,” katanya.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Thungari di COP17 dinilai dapat menjadi salah satu bentuk diplomasi pembangunan daerah. Forum internasional itu berpotensi membuka jejaring kerja sama dan peluang pasar baru bagi pengembangan perikanan Sangihe.
“Apa yang dilakukan Bupati Sangihe di COP17 merupakan bentuk diplomasi pembangunan daerah. Forum internasional seperti ini dapat membuka peluang pasar baru dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan sektor perikanan Sangihe,” lanjut Arief.
Ia berharap peluang tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program konkret sehingga kekayaan sumber daya laut tidak hanya menjadi potensi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harapannya, Sangihe tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya lautnya, tetapi juga mampu menjadi daerah unggulan dalam pengembangan perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Peluang kerja sama internasional mulai terbuka
Menanggapi berbagai harapan tersebut, Thungari mengaku bangga karena Sangihe mendapat kesempatan untuk mempresentasikan apa yang telah dilakukan dan dicapai daerah itu dalam forum internasional.
“Tentunya merasa bangga Sangihe diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan apa yang telah kita lakukan dan capai di daerah,” kata Thungari saat diwawancarai sekembalinya dari Armenia, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam forum tersebut pemerintah daerah tidak hanya memaparkan potensi keanekaragaman hayati, tetapi juga berbagai tantangan yang dihadapi Sangihe, termasuk persoalan pertambangan.
“Keanekaragaman hayati yang kita miliki, kemudian tantangan dan kesulitan, termasuk kesulitan tambang, juga kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa itu tidak menjadi otoritas kami sebagai pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Thungari, keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam sejumlah urusan menjadi bagian dari penjelasan yang disampaikan kepada para peserta forum. Ia juga menyinggung bahwa pengelolaan wilayah laut tertentu berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Terkait pembiayaan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut, Thungari menegaskan bahwa perjalanan itu tidak menggunakan anggaran daerah.
“Kegiatan ini tidak dibiayai oleh APBD, namun dibiayai oleh mereka,” katanya.
Thungari juga mengungkapkan adanya komunikasi awal dari sejumlah perusahaan dan organisasi nonpemerintah atau NGO yang menghubungi pemerintah daerah setelah kegiatan tersebut.
“Sudah ada beberapa perusahaan, kemudian NGO yang menghubungi kami, meminta program dan kegiatan selanjutnya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa program lanjutan belum ditetapkan. Pemerintah masih perlu merumuskannya bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.
Menurut Thungari, tindak lanjut tersebut diarahkan untuk mendukung perlindungan laut dan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
